Cacat Hukum dan Penuh Pelanggaran: Masyarakat Desa Pariti Layangkan Surat Sanggahan, Tuntut Pembatalan dan Penghentian Tahapan Pilkades ​

​Atas nama keadilan dan kepastian hukum demi melahirkan kepemimpinan desa yang sah, Masyarakat Desa Pariti menyampaikan 4 tuntutan mutlak

Kepada Panitia Pilkades Batal Demi Hukum Menyatakan seluruh proses dan hasil penjaringan melalui pencoblosan serta penetapan Bacakades di tingkat dusun batal demi hukum karena cacat prosedur mendasar.

​Bekukan Sementara Tahapan Pilkades Menghentikan seluruh proses dan tahapan Pilkades Pariti sampai Surat Sanggahan ini direspon dan diputuskan secara tertulis dan sah oleh pihak berwenang.

​Proses Ulang Sesuai UU No. 3 Tahun 2024: Melakukan proses ulang secara menyeluruh—mulai dari sosialisasi yang benar, pendaftaran langsung ke Panitia Desa (sesuai Pasal 34 UU No. 3/2024), hingga penyaringan yang sah tanpa adanya pencoblosan/pemilihan terselubung di tingkat dusun.

​Jamin Transparansi & Akuntabilitas: Menuntut panitia menjaga konsistensi jadwal, memenuhi syarat kuorum, melarang sistem perwakilan/mewakilkan surat suara, meniadakan foto Bacakades pada tahap musyawarah, serta menyampaikan informasi secara terbuka dan merata kepada seluruh warga desa.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya