Kemelut Penerima PKH dan BPNT di Kecamatan Sulamu

Pemerintah daerah agar segera melakukan audit ulang data penerima bantuan di seluruh desa  di Kecamatan Sulamu.

Ia meminta Dinas Sosial Kabupaten Kupang dan Kementerian Sosial Republik Indonesia  agar mengintensifkan pengawasan terhadap pendamping PKH di tingkat Kecamatan dan desa agar bekerja secara profesional dan transparan.

“Kami ingin bantuan itu benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah makin runtuh hanya karena persoalan data yang bisa diperbaiki,” pungkasnya.

Penyaluran bansos adalah amanat negara. Jika tidak tepat sasaran, maka hak rakyat telah dicederai. Maka, keterlibatan semua elemen pemerintah, pendamping sosial, aparat desa, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar bansos tidak sekadar simbol, tapi solusi nyata untuk pengentasan kemiskinan..(sp)

Halaman : 1 2 3