Petani Fatuleu Barat Menjerit Bantuan Pemerintah Diduga Jadi Lahan Bisnis Oknum Pengusaha ​

​Tak hanya soal harga, operasional alat di lapangan juga sarat dengan pungutan liar. Operator alat dilaporkan meminta “uang servis” berupa rokok sebanyak dua bungkus setiap hari. Jika permintaan ini tidak dipenuhi, operator sengaja melewati lahan petani tersebut dan tidak memberikan pelayanan.

​Kejanggalan lain muncul pada sistem pembagian hasil. Oknum pengusaha tersebut diduga menggunakan karung berukuran besar untuk jatah bagiannya, sementara petani hanya diberikan karung ukuran standar.

​Keluhan paling fatal adalah dugaan adanya prioritas khusus yang diberikan oleh Dinas Provinsi kepada oknum pengusaha tersebut dibandingkan kelompok tani.

​”Kami dengar ada kontrak Rp30 juta dengan Provinsi. Petani yang bawa uang tunai (cash) malah tidak dilayani, sementara pengusaha itu yang diutamakan. Semua alat seolah tumpah di dia, akhirnya alat bantuan negara jadi lahan bisnis pribadi,” tambah sumber tersebut.

​Para petani di Fatuleu Barat mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera turun tangan mengevaluasi distribusi dan pengawasan bantuan alsintan di wilayah tersebut. Mereka meminta agar alat-alat tersebut dikelola langsung oleh kelompok tani secara transparan, bukan justru memperkaya pengusaha yang memanfaatkan fasilitas negara untuk menindas rakyat kecil.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya