Sayangnya, setelah mengikuti arahan dan mendatangi Bagian Keuangan, realisasi pembayaran gaji tersebut tetap menemui jalan buntu.
Hingga memasuki bulan Juni 2026, janji dan kejelasan mengenai haknya sebagai PPPK Paruh Waktu belum juga menemui titik terang.
Kondisi ini tentu ironis, mengingat tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat, khususnya di wilayah kecamatan seperti Fatuleu Barat. Ketidakpastian ini dinilai sangat membebani para pekerja paruh waktu yang menggantungkan asap dapur mereka dari gaji tersebut.
Pihak terkait berharap Pemerintah Kabupaten Kupang, khususnya BKD dan Bagian Keuangan, dapat segera bersinergi untuk menyelesaikan kendala administrasi atau anggaran yang menghambat hak para nakes PPPK Paruh Waktu.
Para nakes berharap ada transparansi dan tindakan nyata dalam waktu dekat, agar dedikasi pelayanan mereka di pelosok daerah tidak terganggu oleh urusan pemenuhan kebutuhan dasar yang terabaikan.**
Halaman : 1 2
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
