Panitia Pilkades Pariti Tegaskan Tahapan Sesuai Aturan, Tuntutan Pembatalan Tidak Memiliki Dasar Hukum

​Berdasarkan Poin B Angka 3.3 aturan terkait, setiap Bakal Calon Kepala Desa wajib mengikuti tahapan penjaringan.

​Tahapan Transparan dan Tanpa Sanggahan Awal Musyawarah serta proses penjaringan di tingkat dusun (Dusun 1 hingga Dusun 4) berjalan lancar, tepat waktu, dan tidak pernah mendapat sanggahan dari pihak mana pun selama tahapan berlangsung hingga penetapan calon tetap.

​Masyarakat yang telah diundang secara tertulis namun tidak hadir dalam musyawarah tingkat dusun dianggap tidak menggunakan hak suaranya dalam musyawarah tersebut.

​Sebelum mengeluarkan balasan resmi, panitia melakukan uji silang (cross-check) kepada warga yang namanya tercantum dalam surat sanggahan.

Hasil penelusuran menunjukkan sekitar 12 orang warga tidak mengetahui detail isi surat dan menegaskan bahwa mereka sebenarnya tidak menginginkan adanya penjaringan ulang.

​Permintaan 17 warga untuk membatalkan seluruh proses Pilkades maupun melakukan penjaringan ulang tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya