Konsekuensi Hukum Apabila sampai batas waktu yang ditentukan masalah ini tidak selesai, maka BPD menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab dan risiko hukum secara pribadi kepada Kepala Desa Kalali.
Hilangnya motor dinas desa juga berdampak langsung pada pincangnya pelayanan bagi masyarakat Kalali. Saat ini, perangkat desa terpaksa harus menggunakan kendaraan pribadi untuk urusan kedinasan, padahal negara telah memfasilitasi kendaraan dinas untuk mempermudah pelayanan publik.
BPD Desa Kalali mendesak oknum-oknum yang terlibat dalam kesepakatan sepihak yang menggadaikan motor desa tersebut untuk segera menyelesaikan persoalan mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Motor itu adalah aset masyarakat Kalali, bukan milik oknum pribadi Kepala Desa. Kami mendesak agar motor dinas tersebut segera dikembalikan ke Desa Kalali demi kelancaran pelayanan masyarakat,” tutup Yorianto dengan tegas.**
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
