Menanggapi berbagai kritikan terkait kebijakan pemerintah daerah saat ini—termasuk kebijakan pinjaman daerah dan pengelolaan APBD—Semy menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah saat ini sudah melalui perencanaan yang matang dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Efisiensi dan Optimalisasi Potensi Daerah Di tengah keterbatasan transfer keuangan dari pusat dan kenaikan belanja pegawai, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan efisiensi serta memaksimalkan seluruh potensi lokal demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kebijakan pinjaman daerah bukanlah hal tabu jika dilakukan sesuai regulasi, perencanaan yang matang, serta persetujuan DPRD sebagai representasi masyarakat. Pinjaman ini difokuskan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat yang tidak terjangkau oleh APBD maupun APBN, seperti pembangunan infrastruktur jalan (termasuk di wilayah Amfoang dan akses jalan menuju Baun/Ikan Foti) serta fasilitas penunjang ekonomi rakyat.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
