“Ini bukan sekadar masalah administratif, tapi soal etika. Bagaimana mungkin seseorang yang bertugas mengawasi kinerja pemerintah desa (BPD), juga menjadi pihak yang mendampingi dan mengarahkan teknis pelaksanaan program (PLD)? Ini menciptakan benturan kepentingan yang sangat besar,” tegas warga saat ditemui di balai pertemuan warga, Kamis (12/03).
Sementara itu, warga lainnya menyoroti kelalaian yang dilakukan oleh BPD Desa Oebelo.
“Ini terkesan dibiarkan, BPD seperti lalai dalam persoalan ini,” ujarnya dengan nada tegas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Desakan Audit Inspektorat
Masyarakat mengkhawatirkan adanya “titik buta” dalam pengawasan pembangunan desa selama periode ini.
Sebagai bentuk tindak lanjut, warga mendesak pihak Inspektorat Daerah untuk turun tangan melakukan audit investigatif.
Klarifikasi Ketua BPD: “Kami Akui Keliru”
Menanggapi gejolak tersebut, Ketua BPD Desa Oebelo, Armindo Goncalves memberikan pernyataan terbuka.
Ia tidak menampik adanya rangkap jabatan tersebut, namun ia berdalih bahwa situasi ini terjadi karena ketidaktahuan dan kurangnya arahan dari pihak pemerintah desa sebelumnya.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
