Perkuat Benteng Perlindungan Pekerja Migran, Pemkab Kupang Bersama Mitra Multilateral Gelar Lokalatih Responsif Gender

- Editorial Team

Rabu, 8 April 2026 - 09:45 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Semy Pello Editor : Redaksi Dibaca 39 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Senada dengan hal tersebut, Dina Nuriyati, Koordinator Nasional MRC (Lampung Timur, Cirebon, dan Kupang) dari unsur Serikat Buruh, menekankan pentingnya kolaborasi yang tidak bias.

​”Program percontohan di Kabupaten Kupang ini kuat karena dibangun dari sinergi pemerintah, gerakan buruh (SBMI), dan gerakan perempuan. SOP daerah yang dikembangkan tidak boleh diskriminatif atau menyalahkan korban. Aspirasi pekerja migran harus menjadi basis utama sistem ini agar mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan,” jelas Dina.

Baca Juga :  Bupati Yosef Lede Serahkan Bantuan Alsintan kepada 24 Kelompok Tani

Melalui pelatihan tiga hari ini, para peserta ditargetkan mampu,

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mendeteksi dini risiko TPPO dan identifikasi korban secara akurat.

Baca Juga :  Kondisi Kritis Jembatan Asam Tiga (Depan Brigif)

Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Daerah untuk layanan yang berkualitas.

Mengembangkan mekanisme rujukan lintas instansi yang efektif.

Memastikan akses keadilan yang berpihak pada hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Baca Juga :  Jalan di Desa Oebelo Mirip Kubangan Kerbau

Dengan adanya penguatan kapasitas ini, Kabupaten Kupang diharapkan dapat menjadi model nasional dalam menciptakan ekosistem migrasi yang aman, bermartabat, dan bebas dari praktik perdagangan orang.(*/htc).

Berita Terkait

Ketua DPRD Kabupaten Kupang Tegaskan Jadwal Pansus dan Reses Berjalan Terpisah, Bantah Isu Anggaran Ganda
Laporan LPJ Macet, 14 Kepala Desa di Kabupaten Kupang Resmi Diberhentikan Sementara
Pemerintah Desa Oebelo Tetapkan APBDes 2026, Penerima BLT Menurun Jadi 15 KK
Wujudkan Transparansi dan Pembangunan Berkelanjutan, Desa Oebelo Tetapkan APBDes Tahun Anggaran 2026
Kasus Tambang Emas Ilegal Sumba Timur ‘Jalan di Tempat’, WALHI NTT Desak Transparansi Polres
Capaian CKG Tertinggi di NTT, Dinkes Kabupaten Kupang Terus Pacu Puskesmas Capai Target
Penjelasan Pemerintah Kabupaten Kupang Terkait Penyesuaian Anggaran Dana Transportasi Tenaga Honorer Tahun 2026
Optimalkan Dana Ketahanan Pangan, BUMDes Cahaya Pitay Targetkan Produksi 2 Ton Ikan Per Bulan

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp HaluanTimur.com

+ Gabung

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Senin, 20 April 2026 - 18:53 WITA

Ketua DPRD Kabupaten Kupang Tegaskan Jadwal Pansus dan Reses Berjalan Terpisah, Bantah Isu Anggaran Ganda

Senin, 20 April 2026 - 17:11 WITA

Laporan LPJ Macet, 14 Kepala Desa di Kabupaten Kupang Resmi Diberhentikan Sementara

Senin, 20 April 2026 - 16:52 WITA

Pemerintah Desa Oebelo Tetapkan APBDes 2026, Penerima BLT Menurun Jadi 15 KK

Senin, 20 April 2026 - 10:42 WITA

Wujudkan Transparansi dan Pembangunan Berkelanjutan, Desa Oebelo Tetapkan APBDes Tahun Anggaran 2026

Minggu, 19 April 2026 - 20:41 WITA

Kasus Tambang Emas Ilegal Sumba Timur ‘Jalan di Tempat’, WALHI NTT Desak Transparansi Polres

Minggu, 19 April 2026 - 14:14 WITA

Penjelasan Pemerintah Kabupaten Kupang Terkait Penyesuaian Anggaran Dana Transportasi Tenaga Honorer Tahun 2026

Minggu, 19 April 2026 - 11:10 WITA

Optimalkan Dana Ketahanan Pangan, BUMDes Cahaya Pitay Targetkan Produksi 2 Ton Ikan Per Bulan

Sabtu, 18 April 2026 - 23:41 WITA

WALHI NTT. Pembatasan Wisata Komodo Berisiko Ciptakan Ketimpangan Baru dan Amankan Investasi Melalui Kedok Konservasi

Berita Terbaru