Perkuat Benteng Perlindungan Pekerja Migran, Pemkab Kupang Bersama Mitra Multilateral Gelar Lokalatih Responsif Gender

​Mewakili Bupati Kupang, Guntur Taopan, menegaskan bahwa tantangan perlindungan pekerja migran saat ini semakin kompleks, terutama akibat maraknya penipuan perekrutan.

“Pemerintah Kabupaten berkomitmen menjalankan mandat UU PPMI melalui penguatan tata kelola migrasi kerja. Kami membangun sistem pencegahan, penanganan, dan pemulihan yang terpadu melalui mekanisme koordinasi dan rujukan yang melibatkan pemerintah, non-pemerintah, hingga aparat penegak hukum,” tegas Guntur dalam sambutannya.

Kabupaten Kupang kini menjadi wilayah prioritas melalui integrasi layanan Migrant Worker Resource Center (MRC) ke dalam Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA-PPMI). Tujuannya adalah memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah memberikan jaminan kesejahteraan nyata bagi pekerja migran.

Lokalatih ini secara khusus menyoroti perlindungan yang responsif gender. Irene Kanalasari dari Solidaritas Perempuan Flobamoratas mengingatkan bahwa perempuan pekerja migran seringkali menghadapi kerentanan berlapis.

“Jalur rujukan dan layanan pemulihan harus dibangun dengan perspektif hak perempuan dan berpusat pada penyintas. Perempuan sering menghadapi hambatan akses keadilan dan eksploitasi yang spesifik, sehingga kebutuhan mereka tidak boleh diabaikan,” ujar Irene.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya