“Masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan konservasi, seperti nelayan dan pemandu wisata lokal, menjadi pihak paling rentan. Mereka kehilangan sumber penghidupan tanpa adanya jaminan perlindungan atau skema keadilan dari negara,” ungkap perwakilan WALHI NTT.
Pendekatan pemerintah dinilai masih bersifat teknokratis dan tidak menyentuh akar persoalan. WALHI NTT mengingatkan bahwa:
Pembatasan Kuota Tidak Efektif jika tidak dibarengi pengendalian ekspansi industri, kapal pesiar massal, dan investasi besar yang menjadi sumber utama tekanan ekologis.
Legitimitasi Lingkungan tidak boleh digunakan sebagai alat perampasan ruang hidup masyarakat.
Ketimpangan Sosial-Ekologis akan semakin dalam jika akses publik dibatasi, sementara karpet merah terus digelar bagi pemilik modal.
WALHI NTT mendesak Pemerintah Pusat dan Daerah untuk,
Mengevaluasi Total seluruh proyek pariwisata di kawasan TNK yang berorientasi pada investasi semata.
Mengutamakan Masyarakat Lokal sebagai subjek utama dalam pengelolaan kawasan, bukan sekadar penonton di tanah sendiri.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
