Erasmus dan Hak atas Pesisir: Ini Bukan Soal Facebook, Ini Soal Ruang Hidup

Jika satu warga Rote dapat dipidana karena membela akses pantai, maka setiap warga di NTT berpotensi mengalami hal serupa ketika mereka menolak tambang, menolak perampasan pesisir, atau menolak proyek-proyek yang merusak lingkungan, jelasnya.

Maka dari itu, WALHI NTT menegaskan:

1. Perkara ini harus dilihat sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pembela lingkungan.

2. Pasal 66 UU PPLH wajib menjadi pertimbangan utama majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

3. Penggunaan UU ITE untuk membungkam kritik lingkungan bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

4. Negara berkewajiban melindungi pembela lingkungan, bukan justru mengkriminalkannya.

Walhi NTT, Kata Yuven, Mendesak majelis hakim untuk memeriksa perkara ini secara jernih, adil, dan konstitusional, serta menempatkannya dalam kerangka perlindungan hak atas lingkungan hidup. Ini bukan soal Facebook, ini soal ruang hidup. Ini soal hak masyarakat Rote untuk mengakses pantainya sendiri.

“Ini soal masa depan demokrasi lingkungan di Nusa Tenggara Timur. Apabila kriminalisasi terhadap pembela lingkungan terus dibiarkan, maka NTT sedang diarahkan pada situasi di mana yang dilindungi adalah investasi, sementara yang dikorbankan adalah warga dan ruang hidupnya”.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya