Isu Pemotongan Gaji PPPK, David Daud Dukung Opsi Pemangkasan Gaji dan Perjalanan Dinas DPRD

- Editorial Team

Sabtu, 6 Desember 2025 - 20:21 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Semy Pello Editor : Redaksi Dibaca 2,056 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang_Haluantimur.com _Berkaitan dengan isu pemotongan gaji sebesar 50 persen seluruh Pegawai Pemerintah Denga Perjanjian Kerja (PPPK) mulai tahun anggaran 2026 mulai mendapatkan respon mengejutkan dari anggota DPRD.

David Daud.SH selaku Ketua DPD PSI sekaligus Ketua Fraksi PSI DPRD Kabupaten Kupang-NTT yang ditemui media  Sabtu (06/12/2025) di Kupang dengan tegas menyatakan setuju jika gaji dan Perjalanan Dinas seluruh anggota DPRD ikut dipangkas.

Baca Juga :  Langkah Tegas Bupati Kupang Bagi Kades yang Tidak Taat, Bentuk Koperasi Merah Putih

Bahkan David Daud mengaku siap jika Pemangkasan itu diberlakukan untuk memenuhi anggaran untuk membayar gaji seluruh PPPK.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

David Daud menyampaikan alasan mengapa dirinya mendukung penuh opsi tersebut. Baginya, opsi itu merupakan langkah bijak dari pemerintah untuk menutupi defisit anggaran khususnya yang dipergunakan untuk membayar gaji seluruh PPPK.

Baca Juga :  Hadiah Untuk Juara Pesparawi, Apresiasi Untuk Bakat Musik Gerejawi di Kabupaten Kupang

“Saya sepakat jika gaji DPRD, Bupati dan Wakil Bupati serta Perjalanan Dinas DPRD dipangkas demi urusan kemanusiaan,”ujarnya.

Menurutnya, guna memenuhi defisit APBD khususnya untuk pembayaran gaji PPPK tahun 2026, tidak dapat diambil dari pos anggaran lainnya yang digunakan untuk membiayai program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat.

Baca Juga :  Sebanyak 317 Atlet Siap Meriahkan Oelamasi Fun Run

Berita Terkait

Laporan LPJ Macet, 14 Kepala Desa di Kabupaten Kupang Resmi Diberhentikan Sementara
Pemerintah Desa Oebelo Tetapkan APBDes 2026, Penerima BLT Menurun Jadi 15 KK
Wujudkan Transparansi dan Pembangunan Berkelanjutan, Desa Oebelo Tetapkan APBDes Tahun Anggaran 2026
Kasus Tambang Emas Ilegal Sumba Timur ‘Jalan di Tempat’, WALHI NTT Desak Transparansi Polres
Capaian CKG Tertinggi di NTT, Dinkes Kabupaten Kupang Terus Pacu Puskesmas Capai Target
Penjelasan Pemerintah Kabupaten Kupang Terkait Penyesuaian Anggaran Dana Transportasi Tenaga Honorer Tahun 2026
Optimalkan Dana Ketahanan Pangan, BUMDes Cahaya Pitay Targetkan Produksi 2 Ton Ikan Per Bulan
WALHI NTT. Pembatasan Wisata Komodo Berisiko Ciptakan Ketimpangan Baru dan Amankan Investasi Melalui Kedok Konservasi

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp HaluanTimur.com

+ Gabung

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Senin, 20 April 2026 - 17:11 WITA

Laporan LPJ Macet, 14 Kepala Desa di Kabupaten Kupang Resmi Diberhentikan Sementara

Senin, 20 April 2026 - 16:52 WITA

Pemerintah Desa Oebelo Tetapkan APBDes 2026, Penerima BLT Menurun Jadi 15 KK

Senin, 20 April 2026 - 10:42 WITA

Wujudkan Transparansi dan Pembangunan Berkelanjutan, Desa Oebelo Tetapkan APBDes Tahun Anggaran 2026

Minggu, 19 April 2026 - 20:41 WITA

Kasus Tambang Emas Ilegal Sumba Timur ‘Jalan di Tempat’, WALHI NTT Desak Transparansi Polres

Minggu, 19 April 2026 - 16:04 WITA

Capaian CKG Tertinggi di NTT, Dinkes Kabupaten Kupang Terus Pacu Puskesmas Capai Target

Minggu, 19 April 2026 - 11:10 WITA

Optimalkan Dana Ketahanan Pangan, BUMDes Cahaya Pitay Targetkan Produksi 2 Ton Ikan Per Bulan

Sabtu, 18 April 2026 - 23:41 WITA

WALHI NTT. Pembatasan Wisata Komodo Berisiko Ciptakan Ketimpangan Baru dan Amankan Investasi Melalui Kedok Konservasi

Sabtu, 18 April 2026 - 21:48 WITA

Tepis Polemik Anggaran Ganda, Yohanis Mase Jelaskan Mekanisme Pansus LKPJ dan Reses DPRD Kabupaten Kupang

Berita Terbaru