Bupati Kupang Instruksikan Pengawasan Berlapis Program Makan Bergizi Gratis, Jangan Ada Toleransi untuk Standar Gizi

- Editorial Team

Rabu, 15 April 2026 - 16:57 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Semy Pello Editor : Redaksi Dibaca 56 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa program ini merupakan atensi besar dari pemerintah pusat, sehingga kesalahan sekecil apa pun dalam distribusi maupun kualitas makanan akan menjadi sorotan nasional. Satgas diperintahkan melakukan kontrol harian terhadap vendor atau penyedia makanan.

Komposisi makanan harus seimbang (karbohidrat, protein, sayuran, dan buah) sesuai regulasi BGN.

Baca Juga :  Kawal Nasib Pegawai, Kepala Daerah se-NTT Perjuangkan Fleksibilitas Aturan Belanja Pegawai 30 Persen

Memastikan proses pengolahan makanan hingga distribusi berjalan higienis untuk menghindari risiko kesehatan bagi anak-anak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini berkaitan langsung dengan masa depan dan asupan generasi muda kita di Kabupaten Kupang. Jika terjadi kesalahan, dampaknya sangat besar dan bisa menjadi perhatian nasional. Oleh karena itu, preventif jauh lebih baik melalui pengawasan yang berlapis,” tambahnya.

Baca Juga :  Menteri Kesehatan RI Rakor Bersama Kepala Daerah Se-NTT

Kunjungan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kupang dalam mendukung program strategis nasional untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini. Bupati berharap, dengan pengawasan yang konsisten, program Makan Bergizi Gratis ini dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kesehatan serta konsentrasi belajar siswa di sekolah..**

Baca Juga :  Paskah Pemuda Kabupaten Kupang 2026, Sebuah Simfoni Kedamaian di Bawah Pengawalan Laskar Timor Oan

Berita Terkait

Ketua DPRD Kabupaten Kupang Tegaskan Jadwal Pansus dan Reses Berjalan Terpisah, Bantah Isu Anggaran Ganda
Laporan LPJ Macet, 14 Kepala Desa di Kabupaten Kupang Resmi Diberhentikan Sementara
Pemerintah Desa Oebelo Tetapkan APBDes 2026, Penerima BLT Menurun Jadi 15 KK
Wujudkan Transparansi dan Pembangunan Berkelanjutan, Desa Oebelo Tetapkan APBDes Tahun Anggaran 2026
Kasus Tambang Emas Ilegal Sumba Timur ‘Jalan di Tempat’, WALHI NTT Desak Transparansi Polres
Capaian CKG Tertinggi di NTT, Dinkes Kabupaten Kupang Terus Pacu Puskesmas Capai Target
Penjelasan Pemerintah Kabupaten Kupang Terkait Penyesuaian Anggaran Dana Transportasi Tenaga Honorer Tahun 2026
Optimalkan Dana Ketahanan Pangan, BUMDes Cahaya Pitay Targetkan Produksi 2 Ton Ikan Per Bulan

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp HaluanTimur.com

+ Gabung

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Senin, 20 April 2026 - 18:53 WITA

Ketua DPRD Kabupaten Kupang Tegaskan Jadwal Pansus dan Reses Berjalan Terpisah, Bantah Isu Anggaran Ganda

Senin, 20 April 2026 - 17:11 WITA

Laporan LPJ Macet, 14 Kepala Desa di Kabupaten Kupang Resmi Diberhentikan Sementara

Senin, 20 April 2026 - 16:52 WITA

Pemerintah Desa Oebelo Tetapkan APBDes 2026, Penerima BLT Menurun Jadi 15 KK

Senin, 20 April 2026 - 10:42 WITA

Wujudkan Transparansi dan Pembangunan Berkelanjutan, Desa Oebelo Tetapkan APBDes Tahun Anggaran 2026

Minggu, 19 April 2026 - 20:41 WITA

Kasus Tambang Emas Ilegal Sumba Timur ‘Jalan di Tempat’, WALHI NTT Desak Transparansi Polres

Minggu, 19 April 2026 - 14:14 WITA

Penjelasan Pemerintah Kabupaten Kupang Terkait Penyesuaian Anggaran Dana Transportasi Tenaga Honorer Tahun 2026

Minggu, 19 April 2026 - 11:10 WITA

Optimalkan Dana Ketahanan Pangan, BUMDes Cahaya Pitay Targetkan Produksi 2 Ton Ikan Per Bulan

Sabtu, 18 April 2026 - 23:41 WITA

WALHI NTT. Pembatasan Wisata Komodo Berisiko Ciptakan Ketimpangan Baru dan Amankan Investasi Melalui Kedok Konservasi

Berita Terbaru